Pengumuman
Home » Pajak Hotel

Pajak Hotel

logo-palangkarayaPERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 13 TAHUN 2010
TENTANG
PAJAK HOTEL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALANGKA RAYA

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan
pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan
kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian
hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam
kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
b. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan
daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah
daerah;
c. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan
objek pajak daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan
tarif;
d. bahwa kebijakan pajak daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip
demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat
dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
e. bahwa dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dengan
demikian Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Palangka
Raya Nomor 06 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran
perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu
membentuk Peraturan Daerah Kota Palangka Raya tentang
Pajak Hotel.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965, tentang Pembentukan
Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3821);
2
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa
Mengenai Dampak Lingkungan;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
4966);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1996
tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palangka
Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2008
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya
Nomor 05).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
dan
WALIKOTA PALANGKA RAYA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TENTANG
PAJAK HOTEL
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah, adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kota Palangka Raya.
3
3. Kepala Daerah, adalah Walikota Palangka Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Pemerintah Daerah.
5. Dinas Daerah Kota Palangka Raya, adalah Dinas Jajaran Pemerintah Kota Palangka
Raya.
6. Pejabat, adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai
dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah
yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN),
atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma,
kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait
lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk
pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya.
10. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
11. Objek Pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di Hotel.
12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong
pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan perpajakan daerah.
14. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang
diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang
menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak
yang terutang.
15. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa
Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan Perundang-Undangan perpajakan daerah.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan
subjek pajak, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan
penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat
yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau
pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan
kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan perpajakan
daerah.
18. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir
atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang
ditunjuk oleh Kepala Daerah.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB,
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah
kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi
administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
4
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat
SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak
yang telah ditetapkan.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah
kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB,
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak
karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya
tidak terutang.
23. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk
melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
24. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan
tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam
peraturan Perundang-Undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat
Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
25. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau
terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib
Pajak.
26. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat
Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
27. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk
mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal,
penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa,
yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi
untuk periode Tahun Pajak tersebut.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan Perundang-Undangan perpajakan daerah daerah.
29. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang
terjadi serta menemukan tersangkanya.
5
BAB II
NAMA, OBYEK, DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 2
(1) Dengan nama Pajak Hotel, dipungut pajak atas setiap pelayanan di hotel;
(2) Obyek Pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran,
termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan
kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
(3) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas telepon,
faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas
sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.
Pasal 3
(1) Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada
orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
(2) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
BAB III
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN PERHITUNGAN PAJAK
Pasal 4
(1) Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar
kepada Hotel.
(2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk
potongan harga dan voucher menginap gratis yang diberikan kepada pengunjung hotel.
Pasal 5
Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
Pasal 6
Besaran Pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4.
BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 7
Pajak Hotel dipungut di wilayah Daerah.
BAB V
MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG
Pasal 8
(1) Pajak dikenakan untuk masa pajak selama 1 (satu) bulan kalender.
(2) Saat Pajak terutang adalah pada saat pembayaran atas jasa penyelenggaraan Hotel.
6
BAB VI
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 9
(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan
lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
(3) SPTPD yang dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Walikota atau Pejabat
yang ditunjuk, paling lambat 30 tiga puluh) hari setelah berakhirnya Masa Pajak;
(4) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD ditetapkan dengan Peraturan
Walikota.
BAB VII
PEMUNGUTAN PAJAK
Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan
Pasal 10
(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
(2) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Wajib Pajak menghitung,
memperhitungkan dan menetapkan pajak terutangnya sendiri.
Pasal 11
(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota atau
Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan :
a. SKPDKB dalam hal :
a) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang
tidak atau kurang dibayar;
b) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk
dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak
disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
c) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung
secara jabatan.
b. SKPDBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap
yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak
atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat
terutangnya pajak.
(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100%
(seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak
melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
7
(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua
puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat
terutangnya pajak.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan dan penyampaian SKPDKB dan
SKPDKBT diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran
Pasal 12
(1) Pembayaran Pajak yang terutang harus dilakukan sekaligus.
(2) Wajib Pajak harus melunasi pembayaran pajaknya paling lambat 30 (tiga puluh) hari
kerja setelah saat terutangnya pajak, sebagai tanggal jatuh tempo pelunasan pajaknya.
(3) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar
bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu
paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
(4) Walikota atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan
dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda
pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, pembayaran
dengan angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan
Walikota.
Pasal 13
(1) Pembayaran pajak yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang
ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
(2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
menggunakan SSPD.
(3) Bentuk, jenis, ukuran dan tata cara pengisian SSPD, ditetapkan dengan Peraturan
Walikota.
Bagian Ketiga
Surat Tagihan Pajak
Pasal 14
(1) Walikota dapat menerbitkan STPD jika :
a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat
salah tulis dan/atau salah hitung;
c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak
saat terutangnya pajak.
8
Pasal 15
(1) Pajak yang terutang berdasarkan SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak
atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat
Paksa.
(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan Perundang-
Undangan.
Bagian Keempat
Keberatan dan Banding
Pasal 16
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang
ditunjuk atas suatu :
a. SKPDKB;
b. SKPDKBT;
c. SKPDLB;
d. SKPDN; dan
e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan
Perundang-Undangan perpajakan daerah.
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasanalasan
yang jelas.
(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal
surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat
dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit 50%
(Lima Puluh Persen) dari pajak terutang.
(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak
dipertimbangkan.
(6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang
ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai
tanda bukti penerimaan surat keberatan.
Pasal 17
(1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat
Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
(2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian,
menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota
tidak memberI suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap
dikabulkan.
9
Pasal 18
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak
terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Walikota.
(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis
dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan
sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai
dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
Pasal 19
(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau
seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan.
(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan
sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak
dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah
pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar
sebelum mengajukan keberatan.
(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa
denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
dikenakan.
(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai
sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak
berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar
sebelum mengajukan keberatan.
Bagian Kelima
Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan
atau Pengurangan Sanksi Administratif
Pasal 20
(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Walikota dapat membetulkan
SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya
terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan
ketentuan tertentu dalam peraturan Perundang-Undangan perpajakan daerah.
(2) Walikota dapat:
a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda,
dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundangundangan
perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib
Pajak atau bukan karena kesalahannya;
b. mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau
SKPDLB yang tidak benar;
c. mengurangkan atau membatalkan STPD;
d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau
diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
e. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan
membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi
administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.
10
BAB VIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 21
(1) Atas kelebihan pembayaran Pajak atau Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan
pengembalian kepada Walikota.
(2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), harus memberikan keputusan.
(3) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah
dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan
pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(5) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak kelebihan pembayaran Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih
dahulu utang Pajak tersebut.
(6) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
(7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan,
Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas
keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.
(8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB IX
KADALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 22
(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi Kadaluwarsa setelah melampaui waktu
5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak
melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
(2) Kadaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh
apabila:
a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak
langsung.
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a, Kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat
Paksa tersebut.
(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak
dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran
dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
11
Pasal 23
(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan
sudah Kadaluwarsa dapat dihapuskan.
(2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang sudah
Kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Kota yang sudah
Kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah Kadaluwarsa diatur dengan
Peraturan Walikota.
BAB X
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 24
(1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp. 300.000.000,- (tiga
ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
(2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau
pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
Pasal 25
(1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan Perundang-
Undangan perpajakan daerah.
(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi
dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu
dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
c. memberikan keterangan yang diperlukan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak diatur dengan Peraturan
Walikota.
BAB XI
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 26
(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberi insentif atas dasar
pencapaian kinerja tertentu.
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.
12
BAB XII
KETENTUAN KHUSUS
Pasal 27
(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang
diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau
pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan Perundang-Undangan perpajakan
daerah.
(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang
ditunjuk oleh Walikota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan
Perundang-Undangan perpajakan daerah.
(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang
pengadilan;
b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Walikota untuk memberikan
keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang
berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
(4) Untuk kepentingan Daerah, Walikota berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib
Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas
permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata,
Walikota dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan
memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama
tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara
pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.
BAB XIII
PENYIDIKAN
Pasal 28
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di
bidang perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum
Acara Pidana.
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil
tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang
sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau
laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau
Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana perpajakan Daerah;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan
dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
13
d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di
bidang perpajakan Daerah;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan,
dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak
pidana di bidang perpajakan Daerah;
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda,
dan/atau dokumen yang dibawa;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka
atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan/atau
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di
bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-
Undangan.
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan
dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik
pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 29
(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi
dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar
sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling
lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang
yang tidak atau kurang dibayar.
(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan
tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga
merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)
tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak
atau kurang dibayar.
Pasal 30
Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5
(lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya
Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.
BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 35
(1) Terhadap Pajak Hiburan yang terutang dalam masa pajak yang berakhir sebelum
berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku ketentuan Peraturan Daerah Kota
Palangka Raya Nomor 04 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan .
(2) Selama peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini belum dikeluarkan maka
peraturan pelaksanaan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
Peraturan Daerah ini.
14
BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36
(1) Hal-hal yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan
Peraturan Walikota.
(2) Tanggung jawab operasional Peraturan Daerah ini berada Pada Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kota Palangka Raya.
Pasal 37
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II
Palangka Raya Nomor 06 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran dan segala
peraturan pelaksanaanya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 38
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya.
Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 10 Nopember 2010
WALIKOTA PALANGKA RAYA
H. M. RIBAN SATIA
Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 10 Nopember 2010
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
SANIJAN
LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2010
NOMOR 13